Mataram – NTB Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 dengan tema “Strategi Percepatan Operasionalisasi KDKMP di Provinsi NTB” bertempat di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram. Rabu (10/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, unsur Kementerian Koperasi RI, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa koperasi merupakan pilar utama dalam mewujudkan demokrasi ekonomi serta menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan jumlah koperasi yang telah terbentuk cukup besar di NTB, tantangan ke depan adalah memastikan koperasi tersebut aktif, berkembang, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara nasional, percepatan operasionalisasi KDKMP terus didorong pemerintah pusat, dengan capaian ratusan koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Di NTB sendiri, telah terdapat koperasi yang berdiri secara penuh sebagai bagian dari implementasi program tersebut.

Rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dan merumuskan langkah strategis dalam mempercepat operasionalisasi KDKMP, termasuk membahas progres pembangunan, peluang, tantangan, serta dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Komandan Korem 162/Wira Bhakti yang diwakili oleh Kasiter Kasrem 162/Wira Bhakti Kolonel Czi Irawan Agung Wibowo, S.Tr., M.Tr (Han) menegaskan dukungan penuh terhadap program penguatan koperasi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan.

“Korem 162/Wira Bhakti siap mendukung percepatan operasionalisasi KDKMP sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat desa. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini,” tegasnya.

Beliau juga menambahkan bahwa koperasi memiliki peran strategis tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat kebersamaan dan stabilitas sosial di tengah masyarakat.

“Melalui KDKMP, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang inklusif, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Penrem162.