Mataram, NTB — Komandan Korem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief menghadiri dan memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Koperasi Merah Putih wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (30/1/26). Rapat strategis ini digelar sebagai upaya mengawal percepatan Program Strategis Nasional (PSN) melalui skema Kawasan Desa Koperasi Merah Putih (KDKMP) agar terlaksana tepat waktu, tertib administrasi, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Danrem 162/WB menyampaikan hasil evaluasi rapat koordinasi tingkat pusat yang sebelumnya dipimpin oleh Wakil Panglima TNI bersama Wakil Direktur Utama Ardinas pada akhir Januari lalu. Salah satu poin utama yang kembali ditekankan adalah pentingnya kejelasan dan legalitas lahan sebagai fondasi dasar pelaksanaan pembangunan KDKMP di daerah. Menurut Danrem, ketertiban administrasi tidak boleh diabaikan karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan hambatan teknis di kemudian hari.
“Kelengkapan administrasi penggunaan lahan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Ini mutlak dilakukan untuk memitigasi risiko hukum dan menghindari kendala teknis di lapangan. Selain itu, progres pekerjaan cut and fill pada pembangunan KDKMP Tahap I akan menjadi bahan evaluasi utama sebelum kita melangkah ke Tahap II,” tegas Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief.
Danrem juga menyampaikan perkembangan positif terkait dukungan logistik untuk operasional KDKMP. Sejumlah perlengkapan gerai, seperti rak display dan sistem pendingin (cold storage), direncanakan mulai didistribusikan secara bertahap pada awal Februari 2026 guna mendukung kesiapan operasional koperasi di tingkat desa.
Meski progres terus berjalan, Danrem menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah kendala yang perlu segera dituntaskan, khususnya terkait proses pengalihan dan penghapusan aset lahan yang masih berlangsung di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut dinilai perlu percepatan penanganan agar tidak berdampak pada jadwal pembangunan KDKMP secara keseluruhan.
Menutup arahannya, Danrem 162/WB mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah di NTB untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KDKMP. Mengingat program ini merupakan bagian dari PSN, Danrem berharap Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota dapat lebih responsif dalam menindaklanjuti pengajuan lokasi lahan dari desa serta memastikan kesiapan lahan yang legal dan bebas hambatan. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan pengurus koperasi dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui KDKMP.
Penrem162